Terkait Pengaturan Skor Satgas Anti Mafia Bola Memanggil Bendahara PSSI

Terkait Pengaturan Skor Satgas Anti Mafia Bola Memanggil Bendahara PSSI  РUnit Pekerjaan (Satgas) Anti Mafia Bola senantiasa mengerjakan pengumpulan bukti-bukti untuk menyikat beberapa mafia bola di Indonesia dengan menyebut sebagian orang berkaitan penyusunan score. Salah satunya yg kembali di panggil ialah Sekretaris Jenderal Persatuan Sepakbola Semua Indonesia (PSSI) Ratu Tisha Destria pada Jumat (5/1) tempo hari.

Sesudah mengerjakan panggilan pengecekan pada Ratu Tisha, Satgas Anti Mafia Bola akan menyebut bendahara PSSI ialah Berlington Siahaan.

” Panggilan saksi untuk masalah Lasmi, penyidik udah berkirim panggilan pada bendahara PSSI bapak Berlington Siahaan untuk hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, ” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo dalam info tercatat, Jakarta, Sabtu (5/1) .

Awal mulanya, Team Satgas Antimafia Bola perpanjang saat penahanan empat terduga masalah penyusunan score pada Liga 3 Indonesia. Perpanjangan sepanjang 40 hari itu dilaksanakan terhitung semenjak ini hari Sabtu (5/1/2019) atau sesudah keempatnya ditahan sepanjang satu minggu di Rutan Polda Metro Jaya.

” Ke empat terduga udah di ajukan perpanjangan penahanan untuk 40 hari ke depan ke Kejaksaan, ” papar Kepala Biro Penerangan Warga Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo lewat info tercatat, Jakarta, Sabtu (5/1) .

Selama ini polisi sudah menentukan empat orang menjadi terduga dalam masalah penyusunan score. Mereka ialah bekas Ketua Asprov PSSI DIY Dwi Irianto alias Mbah Putih, anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng, bekas anggota Komisi Wasit PSSI Priyanto serta anaknya, Anik Yuni Artika Sari yang disebut wasit futsal.

Ke empat terduga dijaring dengan pendapat tindak pidana penipuan serta atau penggelapan serta atau tindak pidana suap serta atau tindak pidana pencucian uang seperti disebut dalam Masalah 378 KUHP serta atau Masalah 372 KUHP serta atau UU No 11 Tahun 1980 terkait Tindak Pidana Suap serta atau Masalah 3, 4, 5, UU Nomer 8 Tahun 2010 terkait TPPU.