Home / Uncategorized / Rita memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka

Rita memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka

Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RIW) tersangka masalah suap serta gratifikasi, hari ini Jumat (6/10/2017) ‎ penuhi panggilan KPK jadi tersangka.
Panggilan kesempatan ini adalah penjadwalan ulang dari panggilan pada Rabu (4/10/2017) lantas di mana Rita dijadwalkan melakukan kontrol perdana jadi tersangka.
Pantauan Tribunnews. com, Rita ada ke KPK jam 12. 20 WIB memakai baju serba hitam, termasuk juga hijabnya.

Di ketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil keputusan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari jadi tersangka di dua masalah berlainan atas sangkaan suap serta gratifikasi.
Pertama Rita disangka terima uang Rp 6 miliar dari Hery Susanton Gun, Direktur Paling utama PT Sawit Golden Sempurna (PT SGP) berkaitan pemberian izin tempat untuk kepentingan inti serta plasma perkebunan Kelapa Sawit di Desa kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.
Suap disangka penerimaan uang Rp 6 miliar ini di terima sekitaran bulan Juli serta Agustus 2010‎ serta diindikasikan diperuntukkan untuk memuluskan sistem perisinan tempat PT SGP.

Ke-2, Bupati Rita serta Komisaris PT Media Bangun Dengan (PT MBB), Khairuddin terima gratifikasi yang terkait dengan jabatan serta berlawanan dengan pekerjaan serta kewajibannya yakni uang sebesar USD 775 ribu atau sama dengan Rp 6, 975 miliar terkait dengan beberapa project di Kutai Kartanegara sepanjang masa jabatan tersangka.
Atas tindakannya, ke-3 tersangka dijerat dengan pasal berlainan. ‎Diduga jadi pihak penerima, masalah suap, Bupati Rita didugakan tidak mematuhi Pasal 12 12 a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan UU No 20 th. 2001.

Disangka jadi pihak pemberi, Direktur Paling utama PT SGP, Hery Susanto Gun (HSG) didugakan tidak mematuhi Pasal 55 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31‎ th. 199c mengenai Pemberantasan Tindak pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan UU No 20 th. 2001.
Setelah itu disangka jadi penerima gratifikasi, Bupati Rita serta Komisaris PT MBB, Khairudin didugakan Pasal 12 B UU No 31 th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan UU No 20 th. 200w mengenai Perubahan Atas UU No 31 th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

About