Penjual Sirip Ikan Hiu Di Ringkus

Penjual Sirip Ikan Hiu Di Ringkus – Dikira tidak punyai izin, usaha perikanan punya Agus Margono (60) , warga Sidodadi 9, Kecamatan Simokerto, digerebek Tim Satgas Pangan Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/6) . Menurut Kasat Reskrim AKBP Shinto Silitonga, penggerebekan yang ditunaikan pihaknya ini berdasar pada info dari penduduk.

” Sesuai info, kita datangi TKP, Jalan Sidodadi 9 serta didalam temuannya, memanglah kita lihat terdapatnya usaha perdagangan bagian perikanan, ” kata Shinto di area penggerebekan.

Kemudian kala lakukan penggeledahan, didalam tempat tinggal punya tersangka polisi temukan berapa type sirip ikan Hiu.

” Satu salah satunya yaitu sirip ikan Hiu Koboi, yang memanglah berdasar pada ketentuan menteri kelautan, infonya adalah barang dilindungi, ” katanya.

Yang memiliki usaha, Agus Margono mengakui peroleh info kalau sirip ikan Hiu yang dilindungi ini didapat dari nelayan di sekitaran Pantai Kenjeran, Surabaya, ataupun dari luar kota sampai Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) . Sirip ikan Hiu dibeli oleh tersangka dari beberapa nelayan Rp 1 juta per kg.

Setelah di proses tersangka, tiap-tiap kg sirip ikan itu dapat jadi dua kg. Hingga kala dipasarkan kembali di lokasi sekitaran Surabaya, tersangka peroleh keuntungan semakin besar ialah Rp 700 ribu per paket.

” Tidak cuma sirip ikan Hiu, kita juga temukan terdapatnya pemrosesan perut ikan Kakap, lantas ada kerang mutiara, bila tidak salah, serta barang-barang datang dari sumber daya kelautan, ” kata Shinto.

Pelaku mengemas beberapa barang dari laut berbentuk plastik biru. Pihak kepolisian masih tetap memahami penemuan sirip ikan Hiu itu.

” Kemudian siap diedarkan ke penduduk. Hingga kita lihat kalau paket ini tidak punyai izn edar dari Tubuh BPOM, ” ucapnya.

Berdasar pada riset serta temuan TKP, tersangka Agus bakal dijerat dengan Pasal 92 Undang-undang Nomor 54 Th. 2009 mengenai kelautan, dimana tiap-tiap isaha kelautan mesti punyai izin usaha perikanan (IUP) .

” Serta lantas karna ada aktivitas pengemasan pangan yang tak ada izin edarnya, jadi kita lapis dengan Undang-Undang Nomor 18/2012 mengenai pangan, khususnya pada Pasal 143, ” tandas Shinto. gil