Home / Berita Umum / Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Menjelaskan Rumor Yang NegatiF Dwi Manfaat TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Menjelaskan Rumor Yang NegatiF Dwi Manfaat TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Menjelaskan Rumor Yang NegatiF Dwi Manfaat TNI – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan, rumor dwi manfaat TNI diaktifkan kembali menyesatkan. Ia menyebutkan, TNI memposisikan personil di kementerian serta instansi lantaran kepentingan dalam mengawasi kedaulatan negara.

Marsekal Hadi menuturkan, pada Kasus 47 Undang-Undang nomer 34 tahun 2004 perihal TNI, prajurit TNI aktif bisa mendiami jabatan pada 10 kantor. Di undang-undang itu tercatat prajurit aktif bisa mendiami jabatan pada kantor yg mengepalai bidang koordinator bagian Politik serta Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Instansi Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, serta Mahkamah Agung

” Sekarang Undang-Undang itu masihlah dalam proses revisi dengan memberikan sejumlah kementerian misalnya, Kemenkomaritim, Kantor Staf Kepresidenan, serta Tubuh Keamanan Laut. Dan mengedit nama serta nomenklatur instansi seperti Tubuh Sandi Negara berubah menjadi Siber serta Sandi Negara. Serta Search and Rescue atau SAR Nasional berubah menjadi Tubuh Pelacakan serta Pertolongan, ” jelas Hadi.

Pengakuan Marsekal Hadi itu adalah amanatnya yg diungkapkan oleh Irjen TNI Letjen Muhammad Herindra di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019) . Herindra mewakili Hadi yg mendadak di panggil ke Istana pagi barusan. Di acara ini datang beberapa perwira hukum TNI di lingkungan kementerian, Mahkamah Agung serta Mabes TNI.

Berkenaan dengan soal tercantum di atas, lanjut Hadi, sekarang tengah meriah berita penyesatan. Menurut dia ada beragam pihak yg memberitakan perihal aktifnya kembali dwi manfaat TNI.

” Tengah meriah berita penyesatan dari beragam pihak yg memberitakan perihal aktifnya kembali dwi manfaat TNI. Seakan-akan TNI kembali lagi jaman Orde Baru dengan memposisikan personelnya di banyak tempat Kementerian serta Instansi. Sebetulnya ini trik pandang yg tidak benar. TNI memposisikan personelnya di banyak kementerian serta instansi lantaran kepentingan dalam rencana realisasi pekerjaan mengawasi kedaulatan negara. Revisi Undang-Undang nomer 34 tahun 2004 ditunaikan lantaran ada kementerian/instansi yg baru tercipta sehabis tahun 2004, ” katanya.

” Oleh lantaran itu saya ikut menginginkan peranan aktif beberapa perwira TNI buat memberikannya literasi hukum terhadap orang. Dwi Manfaat ialah periode terus yg udah berubah menjadi peristiwa TNI. Sekarang serta ke depan, TNI kian profesional dalam menjalankan pekerjaan sesuai undang-undang, ” sambung Hadi.

Kala membacakan amanat Panglima TNI, Letjen Harindra ikut memberikannya pandangannya. Ia mengharap Kapuspen TNI berikan pencerahan terhadap orang jika rumor bangunnya dwi manfaat TNI ini tdk benar.

” Kelak mungkin dari perwira buat memberikannya pencerahan terhadap orang atau barangkali kelak Kapuspen yg dapat menuturkan. Tdk benar jika dwi manfaat TNI bakal kembali bangkit. Tempo hari saya lihat di koran apakah ya, karikatur, seakan dwi manfaat bangkit kembali dari simpan. Ini gak bener. Lantaran dalam Undang-Undang nomer 34 itu, itu ada sejumlah Kementerian yg sewaktu itu udah diduduki oleh TNI, namun sewaktu undang-undang ini dibuat belumlah ada kementerian itu, namanya Bakamla. Bakamla itu dari dahulu udah ada TNI-nya. Lantas KSP. Maka dari itu saat ini ditambahkan. Lantaran dengan cara professionalitas, banyak perwira kita Angkatan Laut yg udah mendiami jabatan di Bakamla. Karena itu kita legalkan. Karena itu kita tengah lakukan revisi Unsang-Undang 34 tahun 2004. Jadi bila ada info dwi manfaat TNI pengen bangun kembali, saya ungkapkan itu omong kosong, ” pungkasnya.

About admin