Home / Berita Umum / Masalah Pelecehan Di UGM

Masalah Pelecehan Di UGM

Masalah Pelecehan Di UGM– Dengan sah, Kampus Gadjah Mada (UGM) mengaku lamban dalam menanggapi masalah pendapat pelecehan seksual waktu KKN tahun 2017.

Karena itu, Rektor UGM Panut Mulyono, mohon maaf pada penduduk. Panut ikut menyatakan akan membuat team pelajari KKN supaya masalah sama tak akan terulang lagi di hari esok.

Diluar itu, UGM akan membuat team penyusun kebijaksanaan serta penanggulanngan pelecehan seksual.

Harapannya, program yang dibuat team itu bisa membuat perlindungan mahasiswa di Universitas Biru dari intimidasi semua bentuk pelecehan.

Tersebut bukti baru masalah pendapat pelecehan di UGM:

1. UGM akui lambat menanggapi masalah pendapat pelecehan
Rektor UGM Panut Mulyono menjelaskan, terjadi kelambanan dalam menanggapi momen pendapat pelecehan seksual di KKN pertengahan 2017 kemarin. Karena itu, UGM mohon maaf atas kelambanan yang berlangsung.

“UGM mohon maaf atas kelambanan yang berlangsung,” tutur ia.

Pendapat pelecehan seksual ini berlangsung di sub-unit 2 Nasiri, Kabupaten Seram Barat, Propinsi Maluku, dalam periode KKN Juli-Agustus 2017.

“Berdasar pada penemuan team investigasi internal yang dibuat, bisa diambil kesimpulan terjadi pendapat pelecehan seksual yang dikerjakan oleh mahasiswa KKN pada mahasiswa KKN yang lainnya,” katanya, Jumat (07/12/2018).

2. Kelambanan yang membawa efek psikologis buat korban
Panut ikut mengaku, kelambanan dalam menanggapi masalah itu sudah berefek serius dengan psikologis, finansial, serta akademik pada tersangka penyintas serta aktor.

UGM ikut mengerti masih tetap terdapatnya budaya mempersalahkan korban (blaming the victim) serta budaya ini berefek pada lambannya pemenuhan hak korban.

Karena itu UGM sudah lakukan beberapa langkah strategis yaitu membuat team fact finding yang kerja dibawah pengaturan Wakil Rektor Bagian Riset serta Dedikasi Penduduk.

“UGM ikut membuat team pelajari KKN yang kerja semenjak April-Juli 2018. Team ini akan menguatkan serta memperdalam penemuan team fact finding,” katanya.

3. Team Komite Etik untuk masalah pendapat pelecehan seksual
Pihak UGM membuat team komite etik untuk membuat referensi pada pimpinan kampus mengenai penyelesaian masalah pendapat pelecehan seksual pada pekerjaan kuliah kerja riil (KKN).

Team itu diinginkan bisa memberi referensi pada pimpinan di akhir tahun kelak.

“UGM mengerti jika pelecehan seksual adalah masalah serius yang semestinya tidak berlangsung dimana juga, terutamanya institusi pendidikan tinggi seperti UGM,” tutur Rektor UGM Panut Mulyono, dalam jumpa wartawan, Jumat (7/12/2018).

Komite Etik itu sah dibuat berdasar pada surat Ketetapan Rektor Nomer 1991/UN1.P/SK/HUKOR/2018.

4. Polisi mengecek 13 saksi serta lakukan titel masalah
Polda DIY sudah lakukan titel masalah serta mengecek 13 orang berkaitan masalah pendapat pelecehan seksual waktu KKN mahasiswa UGM di Maluku.

“Kami telah kerjakan kontrol sekitar 13 orang yang disangka tahu, lihat, atau dengar satu momen itu,” kata Direktur Reskrimum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo, di Mapolda DIY, Selasa (4/12/2018).

Pihaknya sudah lakukan titel masalah. Akan tetapi, tidak lalu tuntas digelar masalah itu.

“Tempo hari kami telah titel masalah, tapi bukan bermakna sekali selalu tuntas. Di titel masalah kami memastikan untuk aksi setelah itu, jadi dalam titel masalah tempo hari supaya penyelidik lebih kembali memahami,” urai ia.

Polda DIY juga bekerjasama dengan Polda Maluku. Bahkan juga, tidak tutup peluang penyelidik dari Polda DIY akan langsung ke Maluku.

5. Penemuan Ombudsman dalam masalah pendapat pelecehan seksual
Pada Jumat (23/11/2018), Ombudsman menuturkan data baru masalah pendapat penyimpangan mekanisme dari keterangan yang dikatakan koordinator team investigasi lintas fakultas.

“Jika sampai kini kan disangka masalah waktu, dimana proses pengerjaan yang berlarut. Dari keterangan barusan, kita memperoleh bukti baru mengenai pendapat pelanggaran mekanisme, tetapi ini masih tetap pendapat,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, Jumat (23/11/2018)

Menurutnya, pendapat penyimpangan mekanisme itu berkaitan proses bagaimana nama mahasiswa yang disangka menjadi aktor pelecehan seksual itu dapat diwisuda muncul dalam rincian wisudawan.

“Proses dapat yudisium sampai tercatat menjadi calon wisudawan, ini pantas disangka tidak cocok dengan mekanisme yang seharusnya berdasar pada hasil kontrol serta referensi team investigasi,” katanya.

About admin