Home / Uncategorized / Kebebasan Seks di India Didukung Mahkamah Agung India

Kebebasan Seks di India Didukung Mahkamah Agung India

Kebebasan Seks di India Didukung Mahkamah Agung India – Pengadilan tinggi di India akan memutus jika perzinaan bukan kejahatan, serta meniadakan hukum masa kolonial berumur 158 tahun yang memperlakukan wanita jadi hak punya pria.
Awal mulanya, pria mana saja yang berhubungan seksual dengan wanita yang menikah, tiada izin suaminya, sudah kerjakan kejahatan.

Seseorang pengaju petisi yang tdk sepakat dengan hukum itu menyebutkan jika ketentuan itu tidak berdasarkan serta mendiskriminasi baik laki laki ataupun wanita.

Tidak jelas berapakah banyak pria yang sudah dituntut dengan memanfaatkan hukum itu sebab tidaklah ada data yang tersedia

Ini ialah undang-undang masa kolonial ke-2 yang dihapus oleh Mahkamah Agung India bulan ini. Awal mulanya MA meniadakan undang-undang berumur 157 tahun yang memandang hubungan intim sesama tipe di India jadi tindak kejahatan.

Kala membacakan putusan bab zina ini, Hakim Ketua Dipak Misra mengemukakan meskipun aksi itu dapat berubah menjadi basic tuntutan hukum buat masalah sipil seperti perceraian, tapi perzinaan ” tdk dapat dirasa tindak kejahatan ” .

Agustus lantas, Joseph Shine, seseorang pengusaha India berumur 41 tahun yang tinggal di Italia, ajukan petisi ke Mahkamah Agung buat meniadakan undang-undang itu. Dia menyebutkan jika mendiskriminasi laki laki sebab memandang mereka bertanggungjawab dalam pertalian diluar nikah, sesaat wanita diperlakukan seperti objek.

” Wanita bersuami tidaklah perkecualian dalam masalah penuntutan masalah perzinaan. Urutan mereka persis dari pria, ” kata petisinya.

Hukum itu, kata Shine, juga ” lewat cara tidak langsung mendiskriminasi wanita dengan beranggapan lewat cara salah jika wanita ialah punya pria ” .

Dalam petisi selama 45 halaman, Shine mengambil pengakuan penyair Amerika Ralph Waldo Emerson, aktivis hak wanita Mary Wollstonecraft serta bekas Sekjen PBB Kofi Annan bab kesamaan gender serta hak wanita.

Permohonan buat meniadakan hukum ini awal mulanya tidak diterima oleh pengadilan dengan argumen ” kestabilan pernikahan ” . (EPA)

Meskipun demikian, partai berkuasa India, BJP menampik petisi itu serta berkeras jika perzinaan terus berubah menjadi kejahatan kejahatan.

” Memudahkan hukum perzinaan akan beresiko pada kesucian pernikahan. Melegalkan perzinaan akan melukai ikatan pernikahan, ” kata seseorang pembela hukum yang mewakili pemerintah serta memasukkan jika ” nilai-nilai India berikan arti terpenting pada institusi serta kesucian pernikahan ” .

Hukum itu menyebutkan jika wanita tdk dapat dijatuhi hukuman jadi penghasut, namun laki laki dipandang seperti penggoda.

Hukum ini bisa tdk membolehkan wanita buat memberikan laporan suaminya yang selingkuh.

Seseorang pria yang dituduh selingkuh dapat dipenjara sangat lama lima tahun, dipaksa membayar denda, atau keduanya

Serta walaupun tidaklah ada kabar jelas bab berapakah banyak orang-orang yang dijatuhi hukuman memanfaatkan ketentuan ini, Kaleeswaram Raj, pengacara dari pihak pengaju petisi mengemukakan jika ketentuan hukum itu ” kadang-kadang disalahgunakan ” oleh banyak suami dalam pertikaian pernikahan seperti perceraian atau kasus-kasus sipil yang berkenaan banyak istri terima tukar rugi.

” Banyak suami seringkali ajukan tuntutan kejahatan pada tersangka pria atau pria imajiner yang mereka tuduh melakukan hubungan intim dengan istri-istri mereka. Tuntutan ini tidak akan sempat dapat dibuktikan, namun lantas mencemari reputasi istri mereka yang diceraikan, ” tuturnya pada BBC

Indonesia termasuk juga negara yang mengkriminalkan perzinaan serta tengah membuat RUU yang melarang semua hubungan intim atas basic senang sama senang diluar pernikahan.

Perzinaan dirasa tidak mematuhi hukum di 21 negara sisi Amerika, termasuk juga New York, walaupun survey membuktikan jika sejumlah besar orang Amerika tidak sepakat dengan perzinaan, tapi mereka tidak memandang itu jadi kejahatan.

Perzinaan juga dilarang dibawah hukum Islam, jadi di sekian banyak negara Islam seperti Iran, Arab Saudi, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh serta Somalia, perzinaan dipandang seperti tindak kejahatan.

Taiwan menghukum perzinaan dengan hukuman penjara saat sangat lama 1 tahun.

Pada 2015, Mahkamah Agung Korea Selatan meniadakan hukum mirip yang menyebutkan pria dapat dijatuhi hukuman hingga sampai dua tahun atas pertalian perzinaan.

Lebih dari 60 negara sudah meniadakan ketentuan hukum yang menyebutkan perzinaan jadi tindak kejahatan, menurut pengacara India Kaleeswaram Raj

About admin