Belum Puas Dengan Hasil Pemilu 3 Caleg Kudus Gugat Ke MK

Belum Puas Dengan Hasil Pemilu 3 Caleg Kudus Gugat Ke MK – Tiga calon anggota legislatif (calon legislatif) DPRD di Kudus ajukan tuntutan. Tuntutan itu sudah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK) . Komisi Penentuan Umum (KPU) Kabupaten Kudus siap melawan 3 masalah Konflik Hasil Penentuan Umum (PHPU) yang diserahkan oleh tiga calon legislatif itu.

” Ketiganya udah diregistrasi. Berarti ini dapat disidangkan oleh MK, ” kata Divisi Hukum serta Pengawasan KPU Kudus Cahyo Maryadi kala didapati media di kantornya di Ganesha, Purwosari, Kudus, Rabu (3/7/2019) .

Menurut dia, MK tempo hari sudah meregistrasi tuntutan calon legislatif. Dengan agenda persidangan berdasar berdasarkan Aturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomer 1 Tahun 2019, tingkatan PHPU mulai tanggal 9-12 Juli 2019 kontrol pendahuluan.

Pada tanggal 12-26 Juli pemberian jawaban serta info, tanggal 15-30 Juli 2019 kontrol persidangan. Lalu tanggal 31 Juli sampai 15 Agustus 2019 rapat permusyawaratan hakim, pada tanggal 6-9 Agustus 2019 sidang sumpah, dan tanggal 6-14 Agustus 2019 penyerahan salinan keputusan.

Ketiganya ialah Agus Wariono (AW) dari Partai Gerindra. AW itu mengharap penghentian ketetapan KPU nomer 987/PL. 01. 8-KPT/06/KPU/V/2019 perihal Pengesahan Hasil Penentuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Nasional Dalam Penentuan Umum Tahun 2019 buat penentuan anggota DPRD Kudus dapil 4.

” Pemohon ini mengharap supaya penghitungan nada lagi di sejumlah TPS di wilayah pemilihannya, ” ujarnya.

Sesudah itu calon legislatif dari PAN ialah Bambang Kasriono. Dalam pemohonannya, pemohon mengharap penghentian ketetapan KPU nomer 987/PL. 01. 8-KPT/06/KPU/V/2019 perihal Pengesahan Hasil Penentuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Nasional Dalam Penentuan Umum Tahun 2019 buat anggota DPRD Kudus dapil 3. Bambang pun tuntut penghitungan lagi di sejumlah TPS.

Calon legislatif yang lain Agus Setyabudi dari Partai Hanura. Dalam tuntutannya, pemohon mengemukakan penemuan kebanyakan DPTb serta DPK di sejumlah desa. Mencakup Desa Honggosoco, Desa Sadang, Desa Lau, serta Desa Kandangmas.

” Setelah itu mendalilkan pemilih DPK mesti pilih presiden serta DPR pusat serta DPR propinsi bukan ikut pula pilih DPRD kabupaten. Dia meminta buat dilaksanakan penentuan lagi di TPS itu. Penentuan lagi cuma penentuan DPRD atau partai politik tingkat kabupaten ” papar ia.